Fenomena oligarki yang begitu kental dalam proses pencalonan legislatif Pemilu 2004, di satu pihak, merupakan warisan otentik dari struktur otoriter Orde Baru yang mengharamkan partisipasi rakyat dan sebaliknya, menghalalkan mobilisasi oleh negara beserta agen-agennya seperti birokrasi sipil dan militer. Di pihak lain, ketika Soeharto dan oligarki negara ala Orde Baru runtuh, para politisi partai pasca-Soeharto terperangkap ke dalam kecenderungan oligarkis baru melalui partai-partai yang struktur kepemimpinannya merupakan duplikasi dari struktur tradisi sosio-kultural lokal. Akibatnya, kesempatan bagi rakyat untuk menjadi faktor determinan dalam proses politik yang telah dibuka melalui gerakan reformasi acapkali terbelenggu oleh struktur masyarakat yang cenderung patrimonial dan feodalistik. Sementara itu, berbagai instrumen demokratis yang direkayasa untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik pada akhirnya hanya menjadi proforma birokratis yang justru menjustifikasi berulangnya praktik oligarkis dalam kehidupan partai politik.